Alasan di Balik Tindakan Hukum Manchester City: Analisis Aturan Transaksi Pihak Terkait

A corner flag is seen ahead of the English Premier League football match between Man City and West Bromwich Albion at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on May 16, 2017.
Premier League club Man City. (Photo from ANTHONY DEVLIN/AFP via Getty Images)

Tindakan hukum Manchester City terhadap Premier League terkait Aturan Transaksi Pihak Terkait (APT) telah menjadi sorotan utama dalam dunia sepakbola. Alasan mendalam di balik langkah kontroversial klub ini menjadi perdebatan hangat, menimbulkan pertanyaan tentang implikasi dan konsekuensi hukum yang mungkin terjadi. Rencana sidang arbitrase yang akan dilaksanakan juga menambah kompleksitas situasi ini, sementara dukungan dan pembelaan dari pihak klub memperumit masalah tersebut. Semua elemen tersebut menjadi fokus utama analisis dalam artikel ini, menjelaskan secara terperinci proses yang sedang berlangsung terkait with Tindakan Hukum Manchester City terhadap Premier League.

 Etihad Stadium, home of Manchester City Football Club, which is embroiled in a legal battle with the Premier League over Financial Fair Play rules.

Alasan di Balik Tindakan Hukum Manchester City

Manchester City, dengan tegas, melangkah mempertanyakan aturan APT yang, menurut mereka, telah merugikan secara finansial klub dengan jutaan pound hilang dari sponsor dan kesepakatan komersial yang terpengaruh. Mereka mendukung kebebasan bagi para sponsor terkait dengan pemilik klub untuk membayar sebanyak yang diinginkan, tanpa harus mengikuti penilaian independen, yang dianggap mereka memberikan keunggulan tak adil kepada klub lain.

Kedekatan asal pemilik klub di Abu Dhabi dengan empat sponsor terbesarnya dari Uni Emirat Arab menjadi poin sentral perdebatan. Manchester City melihat penyesuaian aturan sebagai kunci untuk mengoptimalkan penerimaan dana dari pihak terkait guna manajemen biaya skuad, yang diharapkan akan meningkatkan keseimbangan keuangan klub.

Meskipun Premier League menegaskan persyaratan ‘supermajoritas’ untuk perubahan aturan, Manchester City menilai hal ini sebagai kekuasaan yang tidak seimbang kepada klub pesaing, menuding mereka menjadi korban ‘tirani mayoritas’. Klub juga mengakui adanya tuduhan diskriminasi terhadap kepemilikan klub oleh Teluk, memperjuangkan penurunan ambang batas mayoritas untuk memperkuat pengaruh mereka dalam penetapan aturan.

Sementara itu, sengketa hukum yang dihadapi Manchester City dengan Premier League atas tuduhan pelanggaran aturan keuangan dan penyembunyian pendanaan potensial mengarah pada konsekuensi yang signifikan. Gugatan ini, selain mengalihkan fokus Premier League dari pembelaan semula, juga berpotensi meningkatkan beban keuangan klub. Kemenangan dalam perkara tersebut dapat menopang pertahanan Manchester City terhadap 115 tuduhan yang dihadapi, jika aturan APT dinilai cacat secara hukum.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *